Tuesday, June 11, 2019

CONTOH DUPLIK WANPRESTASI PERKARA PERDATA


                                                                                                                       Jakarta, 12 Juni 2019 

                                 DUPLIK TERGUGAT_________________
DALAM PERKARA PERDATA No. 875/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt

Antara
PT.Gaol;--------------------------------------------------selaku TERGUGAT
Melawan
Ir.Oskar Sinaga;--------------------------------------------------------------selaku PENGGUGAT
­­­­­­­­­­­­­

Kepada :
Yth. Majelis Hakim Yang Mengadili
Perkara Perdata No. 875/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.
BERINGINNPengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Barat
Jl. Letjen S.Parman No.71 SLIPI
Jakarta Barat


Dengan Hormat,
Setelah mempelajari dan menganalisa secara seksama materi Replik yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan pada hari Selasa, 21 Mei 2019, maka perkenanankan kami atas nama Tergugat dengan ini mengajukan Duplik atas Replik Penggugat
sebagaimana dikemukakan berikut ini :
DALAM EKSEPSI
1.      Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat di hadapan Persidangan
2.      Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya pada point  1 yang pada dasarnya menilai kalau antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan perikatan adalah sangat tidak jelas. Mengacu pada hukum perikatan   Perlu kami sampaikan bahwa dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang – Undang,ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena di kehendaki oleh pihak – pihak yang  terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan Hukum antara dua atau lebih orang dalam bidang  / lapangan harta kekayaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas perlu kami antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dikarenakan yang melakukan perjanjian ,hadir dan memberikan tanda jadi adalah antara Saudari Korry dengan  TERGUGAT sesuai dengan ditandatanganinya Surat Pemesan Rumah No.00028 tanggal 6 September 2018. Dengan demikian terjadinya hubungan Hukum adalah antara PT.Gaol dengan Saudari KORRY bukan dengan PENGGUGAT.Oleh karena itu kami Kuasa Hukum  TERGUGAT menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT ERROR IN PERSON.

3.      Bahwa begitupun dengan point 2 yang di kemukan penggugat melalui kuasanya, haruslah dinyatakan GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL gugatan penggugat yang menyatakan tergugat wanprestasi adalah sangat kurang cermat dan  keliru. Dikarenakan bahwa yang menjadi dasar hukum Gugatan Wanprestasi adalah Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam hal ini Perjanjian itu disepakati dan tertuang didalam Surat Pemesanan Rumah (SPR) No.00028 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 6 September 2018. Berdasarkan point ke -5 dalam Surat Pemesanan Rumah (SPR) No.00028 “Dengan menandatangani Surat Pemesanan Rumah ini, maka calon pembeli yang naman ya tercantum dalam Surat Pemesanan ini bersedia mengikuti segala peraturan yang ditentukan oleh Pihak Developer”. Sebelum dilakukan Booking fee/Tanda jadi oleh calon pembeli telah dijelaskan terlebih dahulu oleh TERGUGAT  bahwa objek yang hendak dijual adalah objek berdasarkan Akta Cessie dimiliki TERGUGAT dan dengan persetujuan dari Debitur yang mana Debitur masih memiliki hak atas objek rumah tersebut apabila Debitur melunasi kewajibannya dan menebus Sertifikat kepada TERGUGAT maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

4.      Bahwa Replik penggugat pada  poin 3 yang dikemukan penggugat melalui kuasanya menyatakan pada petitum poin 3 adalah kesalahan ketik kami perlu menyampaikan bahwa yang dimaksud salah ketik adalah  kesalahan karena kegagalan teknis atau slip tangan atau jari. Tetapi tidak termasuk akibat ketidak tauan penulis seperti kesalahan ejaan. Kesalahan dalam pengetikan dapat dideteksi oleh aplikasi (spelling checker) yang sudah tersedia di laptop atau komputer. Maka kami berpendapat bahwa Petitum dimohonkan oleh PENGGUGAT Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi dan Anggota Majelis yang memeriksa,mengadili, dan menjatuhkan Putusan bukanlah salah ketik.
DALAM POKOK PERKARA
1.      Bahwa tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona
2.    Bahwa dalil penggugat dalam repliknya pada poin 3 menyatakan Cassie tidak dikenal dalam KUHPerdata Pasal 613 akan tetapi pada pasal 613 KUHperdata    hanya disebutkan penyerahan piutang –piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Pelimpahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau dibawah tangan, jadi tgidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berhutang, akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi ( Betekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat,jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan kepada si berhutang.  
Perlu kami sampaikan cessie berasal dari bahasa inggris disebut sebagai cession memilik 3 arti  sebagai berikut :
1.      The act of relinquishing property rights
2.      The relinquishing or transfer of land from one state to another esp. When a state defeated in war gives up the land, as part of the price of peace.
3.      The land so relinquished or transfered
Dengan demikian cessie dalam defenisi ini memiliki hubungan antara penyerahan hak-hak properti yang disempitkan dalam bidang pertanahan.
Berdasarkan KUHperdata Cessie diatur dalam pasal 613 KUHperdata yang merupakan bagian dari buku kedua KUHperdata yang mengantur mengenai kebendaan. Dari sudut pandang hukum perikatan, cessie dapat dikategorikan sebagai suatu sarana hukum untuk terjadinya pergantian kreditur.     
4.   Bahwa tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa Perjanjian itu disepakati dan tertuang didalam Surat Pemesanan Rumah (SPR) No.00028 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 6 September 2018. Berdasarkan point ke -5 dalam Surat Pemesanan Rumah (SPR) No.00028 “Dengan menandatangani Surat Pemesanan Rumah ini, maka calon pembeli yang namanya tercantum dalam Surat Pemesanan ini bersedia mengikuti segala peraturan yang ditentukan oleh Pihak Developer”. Sebelum dilakukan Booking fee/Tanda jadi oleh calon pembeli telah dijelaskan terlebih dahulu oleh TERGUGAT  bahwa objek yang hendak dijual adalah objek berdasarkan Akta Cessie dimiliki TERGUGAT dan dengan persetujuan dari Debitur yang mana Debitur masih memiliki hak atas objek rumah tersebut apabila Debitur melunasi kewajibannya dan menebus Sertifikat kepada TERGUGAT maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.
5.  Bahwa replik penggugat pada poin 5 yang dikemukakan oleh kuasanya menyatakan bahwa tergugat sangat tidak beritikad baik sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata dikarenakan sesuai dengan yang kami sampaikan bahwa yang melunasi rumah tersebut adalah Debitur pertama dan berdasarkan percakapan tergugat dengan debitur yang mana makna percakapan tersebut adalah kreditur menyerahkan kepada tergugat untuk menjual objek tersebut dengan mengatakan “ SY MAH PENGEN CEPAT LAKU PA”. Dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa dalil tersebut tidak bisa menjadi acuan tidak beritikad baik sebab yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata adalah kebebasan berkontrak. Dalam KUHPerdata asas kebebasan berkontrak tersebut termaktub dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
1.      Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2.      Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
3.      Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
Maka dengan demikian kami beranggapan percakapan whatsaap tersubut tidak melanggar ketentuan pasal 1338 KUHPerdata dikarenakan isi percakapan whatsaap tersebut bukan merupakan perjanjian / kontrak.
6.        Bahwa oleh karena Tergugat bukan pihak yang melakukan wanprestasi makan penggugat adalah pihak yang harus membayar biaya perkara yang timbul.
Dengan berdasar pada dalil – dalil diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:
     PRIMAIR
Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
-           Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
-           Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara
-           Menerima eksepsi dan jawaban gugatan tergugat

SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aeque et bono).
Demikan surat Duplik ini kami ajukan, kami ucapkan Terimakasih
Hormat Kami,
Kuasa Hukum TERGUGAT


POSMAROHA MARBUN,S.H
Managing Partners Law Office Posmaroha Marbun, SH. & Partners

No comments:

Post a Comment

jika anda tertarik silahkan tinggalkan komentar anda